Pilih Bahasa
Indonesian Arabic English French Italian Japanese Russian Spanish
Data Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday549
mod_vvisit_counterYesterday1685
mod_vvisit_counterThis week2234
mod_vvisit_counterLast week14791
mod_vvisit_counterThis month50787
mod_vvisit_counterLast month132855
mod_vvisit_counterAll days3998698

We have: 14 guests, 2 bots online
Your IP: 54.237.38.30
 , 
Today: Des 22, 2014
Pilih Artikel

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Pa Sidoarjo

Badilag dan OJK Langsung Menindaklanjuti SKB

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI, OJK dan MA yang telah ditandatangani oleh ketiga pimpinan lembaga tersebut pada 5 Juni 2014 lalu.

Kesiapan itu disampaikan langsung oleh Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Ph.D ketika keduanya mengisi diskusi hukum putaran IV yang diselenggarakan Badilag di Gedung Sekretariat MA, Senin (9/6/2014).

Dirjen Badilag Purwosusilo, yang hadir pada acara penandatangan SKB di Hotel Borobudur Jakarta itu, mengatakan bahwa respons dan antusiasme OJK untuk meningkatkan kualitas hakim peradilan agama di bidang ekonomi syariah sungguh menggembirakan.

Dirjen Badilag Purwosusilo menyerahkan cinderamata kepada Ketua OJK Muliaman D Hadad, sesuai menjadi narasumber dalam diskusi hukum putaran IV yang diselenggarakan Badilag. [Foto: Ridwan Anwar]

Terakhir Diperbaharui (Sabtu, 14 Juni 2014 14:55)

 

Beberapa Materi Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) Didiskusikan di Wilayah PTA Surabaya

Ditpratalak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama kembali melaksanakan sosialisasi draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2014.

Ketua Panitia Pelaksana, Drs. Yusrizal, M.H. (Kasubdit Peninjauan Kembali pada Ditpratalak), dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberi informasi tentang materi draft KHAES kepada ketua/wakil ketua, para hakim tingggi dan para ketua dalam wilayah hukum PTA Surabaya, selanjutnya menjaring berbagai usulan atau masukan terkait dengan beberapa materi draft KHAES yang saat ini telah sampai pada tahap finalisasi.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan keempat setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah PTA Pekanbaru, PTA Bandung, dan PTA Medan. Sosialisasi ini diikuti oleh para ketua/wakil ketua/hakim tinggi PTA Surabaya dan para ketua pengadilan agama terdekat dalam wilayah PTA Surabaya”, ungkapnya.

Dr. H. Muhammad Rum Nesa, S.H., M.H., Ketua PTA Surabaya dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Badan Peradilan Agama yang telah memilih wilayah PTA Surabaya sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini. Saat ini terdapat tiga perkara ekonomi syariah yang sedang diperiksa di Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Surabaya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan informasi baru, khususnya tentang hukum acara ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan para hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah tersebut.

YM. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum. membuka acara Sosialisasi Hukum Acara
Ekonomi Syariah (KHAES) wilayah PTA Surabaya didampingi oleh KPTA Surabaya,
Dr. H. Muhammad Rum Nessa, S.H., M.H, Panmud Perdata Agama, Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.,
dan Kasubdit PK Ditpratalak, Drs. Yusrizal, M.H.

 

Dirjen Badilag: Sidang Isbat Nikah Terpadu Berbeda dengan Nikah Massal

Ketika memberi sambutan pada launching sidang isbat nikah terpadu di Kabupaten Bekasi yang berlangsung di Kecamatan Cikarang Timur, Jumat (23/5/2014), Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. sempat membeber perbedaan sidang isbat nikah terpadu dan nikah massal.

Meski sidang isbat nikah terpadu dan nikah massal diikuti oleh banyak pasangan suami-istri pada waktu dan tempat yang sama, keduanya ternyata memiliki perbedaan yang mendasar.

“Kalau isbat nikah, bisa berlaku mundur, tapi kalau nikah massal, tidak bisa berlaku mundur. Kalau nikah massal, kekuatan hukumnya berlaku sejak nikah dilangsungkan,” kata Dirjen Badilag.

 

Artikel Hukum PA Sidoarjo

INTERVENSI ANAK DALAM PERCERAIAN
INTERVENSI ANAK DALAM PERCERAIAN (Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak) Tingginya angka perceraian di Indonesia kadang membawa trend positif dan negatif. Trend positif dimaknai dengan bangkitnya kaum perempuan untuk ...
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM MELALUI YURISPRU
0leh : DRS. H. ABD. SALAM, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Pendahuluan “al-hukm yataghayyar bi taghayur al-azminah wa al-amkinah” Kaidah tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum Islam bersifat adaptable dan fleksibel te...
VISI HUKUM WARIS ISLAM DALAM SUATU KONTE
VISI HUKUM WARIS ISLAM DALAM SUATU KONTEKS (Perspektif Pemikiran Rasyid Ridla) Oleh : Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Pendahuluan Kegalauan terhadap sistem kewarisan Islam seri...
KAJIAN INTERPRETATIF TENTANG RIBA
KAJIAN INTERPRETATIF TENTANG RIBA DAN RELEVANSINYA DENGAN BUNGA BANK Oleh: Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Pendahuluan Pada masa Rasulullah, kegiatan ekonomi berjalan dengan sangat sederhana, tid...

MORE_IN: Artikel Hukum PA Sidoarjo

-
+
8
Tanggal Hijriyah

WEB LINK

WAKTU
Masuk